Ekonomi

Pemerintah Membatasi Waktu Beli Solar Di Kawasan Industri, Pertambangan, Perkebunan dan Pelabuhan

SAKSIMATA.CO. JAKARTA. PT Pertamina (Persero) mempunyai alasan terkait pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi untuk wilayah tertentu, kerena rawan akan tindak pencurian (03/08).

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menjelaskan, pembatasan waktu pembelian dilakukan karena di suatu wilayah tertentu rawan terjadi pencurian BBM yang biasa dilakukan pada malam hari.

"Pemerintah membatasi waktu beli solar di kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah yang dekat dengan pelabuhan," jelas Ali dalam keterangan pers di Jakarta.

Diketahui, pemerintah akan membatasi waktu penjualan solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali terhitung per Senin, 4 Agustus 2014.

Solar bersubsidi di pulau tersebut pun hanya bisa dibeli dari pukul 08.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat. Ali mengatakan, pembatasan waktu pembelian solar bersubsidi hanya dilakukan di wilayah tertentu saja.

"Sementara itu, SPBU yang terletak di jalur utama distribusi logistik, tidak dilakukan pembatasan waktu penjualan solar," tuturnya.

Sebagai catatan, UU No.12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 telah disahkan, dimana volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL. Menurut Ali, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembatasan solar dan premium, agar kuota 46 juta KL itu bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014.

 

 

(Nyo)

Rieke : AEC Tantangan Pemerintahan Baru 2014-2019

SAKSIMATA.CO DEPOK - Dua bulan setelah presiden baru dilantik, kita kan memasuki Asean Economy Community (AEC) plus enam negara (China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Australia).   Asean Economy Community nanti persaingan antar negara (05/07/2014).

Para tenaga kerja yang baru memasuki dunia dalam bekerja mendapat saingan kuat karena mayoritas tenaga kerja Indonesia dikategorikan tidak terdidik, bahkan yang bekerja di luar negeri, karena dianggap tidak memiliki keahlian, mayoritas bekerja di sektor informal yg berkategori 3D (Dirty, Dangerous, Difficult).

Menurut Rieke diah pitaloka Hal ini terjadi, karena pemerintahan SBY menjalankankan politik upah murah. Inilah yang tidak boleh terjadi lagi di pemerintahan Republik Indonesia yang akan lahir dari hasil Pilpres 9 Juli.

"Kita semua pasti mengerti. Kebijakan ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri. Frame besarnya, ada pada kebijakan ekonomi, industri dan perdagangan. Menko Perekonomian juga jadi penentu arah kebijakan ekonomi, apakah pro terhadap free trade (pasar bebas) yang turunannya adalah menghalalkan politik upah murah atau berjuang untuk hadirnya fair trade (pasar yang berkeadilan) yang tentunya berlawanan arus dengan kebijakan politik upah murah,"ungkap Diah Pitiloka.

Rieke juga menambahkan, Hatta Rajasa adalah bagian dari pemerintah SBY, Menko Perekonomian dalam Kabinet SBY, yang dianggap sebagai salah satu otak MP3EI, yang berindikasi kebijakan 'berwatak neolib". Kabarnya SBY pun sekarang sebetulnya sudah resmi mendukung Prabowo-Hatta. Jadi, buruh semestinya sudah menyadari segala praktek pelanggaran hak normatif terhadap Buruh dan Rakyat Pekerja. Bahkan, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap aksi untuk memperbaiki hidup kaum buruh (termasuk di Purwakarta beberapa waktu lalu), hulunya adalah: kebijakan politik dan ekomomi berwatak neolib yang halalkan kebijakan upah murah!

"Saya yakin buruh dan pekerja sudah cerdas tidak mungkin dibohongi. Lagi mpula mana mungkin orang yang terindikasi memiliki perusahaan penyalur jasa tenaga kerja alias punya perusahaan outsourcing, akan mengapuskan sistem outsourcing tenaga kerja,"ungkap tegasnya

Rieke menyampaikan permohonan maaf apabila sebagai wakil rakyat yang bertugas di komisi ketenagakerjaan (Komisi IX DPR RI), saya belum maksimal berjuang. Namun, silahkan dicek apakah saya pernah mempermainkan kasus-kasus yang dilaporkan kepada saya, bagi yg pernah berjuang bersama pasti tahu, saya tdk membohongi kaum buruh dan pekerja. Dan mereka juga tahu, saya akan membongkar setiap kebohongan dan melawan siapa pun yang membohongi kaum buruh dan pekerja.



(Yopi)