KOTA DEPOK TERIMA PENGHARGAAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) KE – 5 DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

 

 

 

Walikota Depok, Mohammad Idris saat memberikan sambutan dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, di Aula Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh. Toha, Bandung, Selasa, (7/6/2016)

 

Memasuki tahun 2015 yang lalu, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia mulai menerapkan laporan Keuangan Daerah, dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Dalam sistem ini berlaku baik pada sistem akuntansinya maupun pada penyajian laporan keuangan yang dibuat. Kota Depok menjadi salah satu Kota di Jawa Barat yang telah menerapkan sistem tersebut. Penerapan sstem ini  membuahkan hasil positif, dimana Kota Depok meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Kota Depok mendapatkan predikat opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015. Hal ini berarti, Kota Depok telah berhasil meraih predikat WTP 5 (lima) kali berturut-turut, sejak tahun 2011-2015. “WTP yang diraih 5 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2015 merupakan hasil kerjasama yang baik dari seluruh pihak termasuk masyarakat Kota Depok,” ungkap Walikota Depok, Mohammad Idris, di Bandung, Selasa (7/6/2016).

Atas nama Pemerintah Kota Depok dan pribadi, saya menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se- Kota Depok yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan yang baik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan di Kota Depok serta mendukung upaya mewujudkan Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa) serta clean government (Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN).

Dalam kesempatan yang baik tersebut, Walikota Depok menerima 3 buku LHP yang diberikan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa barat, Arman Syifa. Adapun ketiga buku tersebut antara lain, Buku 1. tentang laporan keuangan Pemda, Buku 2. tentang Pemeriksaan terhadap pengendalian intern, serta Buku 3. tentang Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, mengungkapkan bahwa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan pihaknya kepada Pemda yang telah diaudit belum tentu menggambarkan satu instansi atau lembaga bebas dari korupsi. Selain itu, bahwa ada beberapa manfaat dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Diantaranya, dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemda, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hal dan kewajiban Pemda, dan memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam evaluasi kinerja Pemda.

Ia menambahkan, “Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran pemeriksaan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui maupun kemungkinan terjadinya fraud di kemudian hari,” ujar Arman Syifa saat memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2015 BPK RI, di mana Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerima predikat opini WTP untuk yang kelima kalinya, hal ini penting disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK. Ia menjelaskan, kewajaran dalam suatu laporan keuangan tergantung dari kesepakatan target program dan kriteria yang telah ditentukan bersama. Kriteria tersebut antara lain memenuhi standar akuntansi pemerintah, dan tidak menyesatkan seperti ada laporan yang jujur, tidak ada yang disembunyikan. “Dan yang tak kalah penting angka yang disajikan dalam laporan keuangan wajar dan mengacu standar yang dipakai negara. Tapi bagaimana pun, Pemda dengan predikat opini WTP tetap lebih baik dari sisi laporan keuangannya,” tandasnya.

“Kami menyadari masih banyak kendala Pemda dalam penerapan dan penyusunan keuangan daerahnya. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi Pemda yang telah mendapat opini WTP hari ini. Sedangkan untuk Pemda yang belum mendapat WTP dan masih diberikan beberapa catatan khusus, hendaknya kedepan bisa lebih baik lagi dalam penyusunan laporan keuangan. (Diskominfo Kota Depok)

---Adv---