Hankam

Panglima TNI Menghimbau Masyarakat Tak Berlebihan Rayakan Pelantikan Presiden

SAKSIMATA.CO. JAKARTA. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menghimbau masyarakat yang akan melakukan syukuran atau pesta pasca peralihan pemerintahan pada saat pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo 20 Oktober nanti supaya tidak berlebihan (16/10).

Panglima TNI Jendral Moeldoko juga mengimbau agar masyarakat yang ikut dalam pesta budaya menyambut presiden terpilih jangan berlebihan. Seadanya saja, yang penting aman dan nyaman.

"Saya imbau masyarakat yang ingin lakukan kegiatan syukuran pesta agar tak berlebihan karena bisa ganggu pelantikan," terang Moeldoko saat melepas pasukan ke Lebanon, di Jakarta Utara.

Personel yang diterjunkan, tetapi berbagai Alutsista TNI pun telah disiapkan, yaitu 10 Unit Ranpur Anoa dari Kodam Jaya yang dalam 1 Unit Ranpur diawaki oleh 4 personel, 3 Kendaraan Kawal Paspampres yang 1 Unit kendaraan tersebut diawaki oleh 3 personel dan 6 Unit Truck Reo yang setiap 1 unit diawaki oleh 1 personel dengan total 19 unit dan 55 awak.

Turut hadir pula dalam acara tersebut, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, KSAL Laksamana TNI Dr. Marsetio, KSAU Marsekal TNI IB Putu Dunia, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono.
Dalam pengamanan ini, pasukan TNI yang  diterjunkan sebanyak 2100 personel dengan rincian sebagai berikut : Kostrad 300 personel, Den Jaka TNI AL 100 personel, Den Bravo 90 TNI AU 100 personel, Gultor Den 81 TNI AD 100 personel, Kopassus 200 personel, Marinir 200 personel, Paskhas 200 personel, Paspampres 100 personel, Kodam Jaya 600 personel dan Polda Metro Jaya 200 personel.

 

(Nyo)

Kemendagri Bantah Pembubaran HANSIP

SAKSIMATA.CO. JAKARTA. Terkait Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mencabut Keputusan Presiden Nomor 55/1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip), Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jendral Pemerintahan Umum menegaskan bahwa tidak ada pembubaran HANSIP. (22/09).

Dalam pelaksanaannya tugasnya,satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dalam kehidupan membantu masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan membina ketertiban sosial masyarakat seperti,membantu masyarakat ketika ada hajatan,kematian,upacara keagamaan dan membantu evakuasi saat ada bencana.

Dengan berubahnya HANSIP menjadi LINMAS,aturan-aturan seperti tertuang dalam keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No.MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil sampai dengan tahun 1972, aturan tersebut menjadi rancu mengingat perbedaan filosofi anatara HANSIP dan LINMAS.

Kemendagri sebelumnya telah mengajukan kepada presiden agar Perpres tersebut dicabut,dan akan diganti dengan peraturan baru berdasarkan pemerintahan sipil.

Menurut Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Agung Sanjaya, menegaskan tidak ada yang dibubarkan, hanya landasan hukum yang berbau pertahanan tidak lagi dipakai.

"Mengapa ini sampai rame kenapa dicabut, tidak ada yang dibubarkan mereka tidak bubar, hanya landasan hukum yg berbau pertahanan ini tidak lagi dipakai, kita pakai berdasarkan sistem pemerintahan sipil, pemerintahan daerah",kata Agung Sanjaya DirJen Kemendagri.

Kedudukan Linmas sendiri sudah masuk dalam rancangan Undang-Undang pemerintahan daerah yang baru, yang saat ini tengah digodok DPR, dalam RUU itu, Linmas menjadi urusan wajib, yang harus dibina pemerintah daerah. Linmas yang ada saat ini, dipastikan tetap bertugas di masyarakat, seperti membantu disegala bidang.

 

(Nyo)