Hukum

PEMILIHAN KETUA KONI DEPOK SARAT INTRIK DAN PERDEBATAN HUKUM

 

 

 

SAKSIMATA.CO DEPOK : Musyawarah Olahraga Kota Depok 2017 (Musorkot 2017) KONI KOTA DEPOK, di Bumiwiata beberapa hari yang lalu dihujani banyak interupsi dari sebagian pengurus cabang (pengcab) hal ini membuat pimpinan sidang Nina Suzana tidak dapat berbuat banyak karena kedua kubu tetap mempertahankan argumennya masing-masing.
 
Untuk itu Ketua Koni Jawa Barat Ahmad Syaefudin turun tangan untuk meredakan tensi yang terus memanas, hal tersebut dilakukan Ketua Koni Jabar untuk menggabungkan kedua kubu antara pendukung Amry Yusra dan Agustinus.
 
"Kalian percaya sama saya kalau kalaian percaya maka saya putuskan Amry Yusra sebagai Ketua Koni dan Agustinus sebagai Sekretaris," jelasnya,Sabtu (18/02).
 
Saat di tanya awak media terkait perbedaan penafsiran terkait pasal 19 Ayat 3 tentang masa jabatan ketua Koni dimana sebelumnya wakil Ketua Koni Jabar mengatakan bahwa pasal tersebut sedang di godok Ahmad mengatakan bahwa semuanya sudah jelas di AD/ART.
 
"Semuanya sudah jelas saya tidak mau bahas itu bahwa kedua calon tersebut di bolehkan untuk maju menjadi bakal calon Ketua," katanya.
 
Tidak mau di sudutkan Ketua Koni Jabar mengatakan bahwa dirinya dalam menyikapi masalah pemilihan Koni bersikap netral.
 
"Kalau kami netral yang penting kemajuan olahraga di Jawa Barat bisa maju itu saja," ujarnya.
 
Sementara itu bakal calon ketua Koni Agustinus secara mengejutkan mundur dari pencalonan nya menjadi Ketua Koni hal tersebut tentunya menjadi pertayaan banyak pihak karena di Last minute bakal calon yang mempunyai dukungan 17 pencab tersebut mundur.
 
Salah satu pengurus cabang Gabsi Nongki Tambayong mengatakan bahwa indikasi intervensi dari pihak Pemerintah saat kental hal tersebut di ungkapkan di sela-sela rapat yang berlangsung Hotel Bumi Wiyata.
 
"Ini musyawarah untuk melanggar hukum karena sudah jelas AD/ART di langgar semua untuk itu saya serahkan ke temen-temen lainnya karena saya tidak punya kepentingan," tandasnya.
 
 
Yopi

 

 

 

WALIKOTA DEPOK MERAIH PENGHARGAAN SEBAGAI KOTA PEDULI HAM DI INDONESIA

 

 

 

DEPOK - SAKSIMATA. Depok kembali berprestasi, kali ini Kota Depok memperoleh penghargaan sebagai kota yang peduli haik asasi manusia (HAM). penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke 68 Tahun 2016, tepatnya tanggal 10 Desember 2106.

Acara pemberian penghargaan tersebut digelar di gedung Grahadi Surabaya, Kamis 8/12/2016, Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota yang peduli HAM. Penghargaan diberikan kepada 10 gubernur dan 228 walikota / bupati se Indonesia.

Kota Depok untuk kali pertama mendapat penghargaan sebagai kota yang peduli HAM. Penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Walikota Depok Mohammad Idris.

“Alhamdulillah Depok mendapat penghargaan sebagai kota peduli HAM. Setiap kota/kabupaten dan propinsi harus mendapat standar kepedulian HAM, bukan hanya kesehatan, namun dalam berbagai bidang, terkait jalan, sanitasi, air, kebersihan dan sebagainya.Depok mendapatkan penghargaan tersebut karena sudah memenuhi standar,” kata Idris.

Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain: 1) Hak hidup; 2) Hak mengembangkan diri; 3) Hak atas kesejahteraan; 4) Hak atas rasa aman; 5) Hak atas perempuan.

 Konsep kota/kabupaten Hak Asasi Manusia lahir dari kondisi ketidakadilan secara struktural yang semakin massif ditengah masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi secara positif dipandang sebagai langkah strategis untuk membumikan pemenuhan hak asasi. Namun demikian, dalam mewujudkan usaha tersebut keluwesan pemerintah daerah jelas harus didukung dengan kontribusi masyarakat sipil. Jika tidak, titel kota/kabupaten akan hanya menjadi label tanpa merefleksikan nilai HAM itu sendiri.

Secara umum, kota ramah HAM berusaha mempromosikan pelayanan publik yang prima, akuntable, dan transparan di setiap daerah—yang tidak kalah penting jugadengan memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warganya. Para Walikota dan Bupati yang selama ini menjadi sentral perubahan untuk perbaikan kondisi HAM di tingkat lokal jumlahnya semakin meningkat, selain itu juga semakin banyak warga yang peduli dan akttif berpartisipasi dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

 

 

Yopi

 

 

 

KEJARI DEPOK MUSNAHKAN BERBAGAI BARBUK KASUS KRIMINAL 2015-2016

 

 

 

 

SAKSIMATA.CO DEPOK : Kejaksaan Negeri Kota Depok hari ini memusnahkan berbagai macam barang bukti kejahatan, dari segala jenis senjata api beserta dengan amunisinya, uang Palsu, dan jenis-jenis narkotika dari jenis golongan satu Sabu, Ganja serta obat keras jenis Tramadol Hcl. Semua barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan diblender dengan disaksikan Pejabat di lingkungan Polri,TNI dan DPRD di Kota Depok.

Kegiatan pemusnahan barang bukti hasil sitaan Kejaksaan Negeri Depok, dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Yudha P Sudiyanto Sh ,dalam kesempatan tersebut Kajari mengungkapkan bahwa pemusnahan ini hanya sebagian kecil dari seluruh barang bukti yang dimiliki oleh Kajari.

"Ini Pemusnahan barang bukti mulai tahun 2015 sampai dengan 2016 karena sebagian besarnya sudah dimusnahkan oleh penyidik kalau di total dengan rupiah kurang lebih di angka lima milyiar," jelasnya.


Menurut Kajari bahwa lebih dari 100 Kilo ganja yang di musnahkan dan Shabu 1.04 gram ini menarik karena menurutnya setiap tahun barang bukti berupa narkoba mengalami peningkatan.


"Setiap tahun barang bukti narkoba yang kita limpahkan ke pengadilan naik sekitar 70 persen dan paling banyak shabu hal ini menandakan di Kota Depok sudah gawat," terangnya.


Di tambahkan Kajari bahwa terkait barang bukti berupa kendaraan yang di sita negara menurutnya seluruhnya sudah di lelang.


"Seluruh hasil lelang tentunya sudah kita serahkan ke negara untuk barang buktinya berupa kendaraan roda dua berjumlah 29 unit," tandasnya.

 

 

 

 

LSM POKJA WASBANG DEPOK DESAK PEMKOT BONGKAR RUKO MARGONDA RESIDENT 1 DAN 2

 

 

 

SAKSIMATA.CO – DEPOK : Sekretaris Kelompok Kerja Pengawasan Bangunan (Pokja Wasbang) Cahyo P Budiman menyayangkan lambannya Pemerintah Kota Depok dalam menyikapi surat Ketua DPRD terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Margonda Resident 1,2 dan 3.

Menurut Cahyo pihak Margonda Resident 1, 2 dan 3 telah melanggar Peraturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis System Proteksi bangunan gedung,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2009 tentang Managemen Keselamatan Kebakaran Bangunan Kawasan Perkotaan.

"Tidak hanya itu saja mereka juga sudah melanggar Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang syarat Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan,ini sudah parah kalau terjadi kebakaran maka mobil pemadam tidak bisa masuk karena tidak ada akses untuk itu," jelasnya,Senin (03/10/2016).

Lebih lanjut Cahyo dengan tegas menyesalkan Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Walikota seakan-akan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh pihak Margonda Resident 1.2 dan 3.

"Bangunan itu berdiri sudah lama sekali dan surat rekomendasi ketua DPRD sudah jelas dalam point B dimana pihak Margonda Resident di minta untuk melakukan pelebaran akses masuk untuk mobil pemadam kebakaran tapi sampai saat ini belum juga di lakukan dan surat DPRD untuk Walikota itu masuk per tanggal 8 Juni 2016 tapi sampai saat ini tidak ada progress nya," paparnya.

Tidak hanya itu Kelompok Kerja Pengawasan Bangunan juga memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Mohammad Idris selaku Walikota untuk segera melaksanakan sepenuhnya Surat Rekomendasi Ketua DPRD.

"Kami memberikan waktu 7 hari sejak surat kami ini di terima,kami juga menghimbau kepada Walikota untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Kepada Tim Penertiban Terpadu Kota Depok untuk segera membongkar deretan ruko yang ada di depan Margonda Resident 1dan 2," tandasnya.

Bukan tanpa alasan Tim Pokja Wasbang meminta kepada Walikota Depok untuk segera melakukan pembongkaran terhadap ruko yang berdiri di Margonda Resident 1 dan 2 karena menurutnya pihak dari Margonda Resident sendiri belum menyerahkan Fasilitas Sosisal (Fasos) Kepada Pemerintah Kota Depok Seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 tahun 2013.

"Sekali lagi Pembongkaran ini diperlukan untuk jalur Akses masuk dan Manuver bagi mobil Pemadam kebakaran Hydrolik (mobil tangga) atau unit kendaraan Evakuasi Penyelamatan Korban akibat bahaya kebakaran gedung bertingkat, selain itu juga untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Kota Depok beserta jajarannya maka langkah tegas diperlukan sebagai efek jera bagi para pengembang yang berivestasi di Kota Depok," tutupnya.

 

(Yopi)

 

 

 

KEJARI DEPOK MASIH JANJI TETAPKAN TERSANGKA PNS DEPOK

 

 

 

SAKSIMATA.CO DEPOK : Dalam rangka menyambut hari Anti Korupsi se Dunia. Kejaksaan Negeri Kota Depok mengadakan gathering dengan para awak media, dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Yuda Purnawan mengatakan bahwa pentingnya menjaga dan mengawasi segala bentuk penyalahgunaan anggaran yang berasal baik APBD maupun APBN ( 10/12/2015).

"Berantas korupsi demi kelangsungan kejayaan dan kesejahteraan negeri itu adalah tema yang kita angkat dan diharapkan dapat menjadi motto bersama bagi warga Depok," ungkapnya.

Disela-sela gathering beliau juga mengungkapkan beberapa kasus yang telah di tangangi oleh Kejaksaan Negeri dan di jadwalkan dalam minggu ini sudah ada tersangka dari beberapa kasus.

"Ada tiga Kasus yang segera kita gelar Penggadaian,Bansos dan Tanah KSU kasus ini terbilang sangat lama karena kita juga menunggu dari BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada tersangka,"terangnya

Tidak hanya itu kasus Bimasda dan Bansos yang banyak menjadi sorotan publik juga akan segera di gelar dan akan segera di tetapkan tersangkanya.

"Kemungkinan besar ada beberapa PNS yang akan kita jadikan tersangka sedangkan kasus Bansos itu petugas lapangan yang kita jadikan tersangka karena mereka memotong anggaran untuk RT RW yang tadinya Rp 5 juta di potong jadi Rp 3 juta dan tidak ada hubungannya dengan anggota dewan tertentu,"paparnya.

Kejaksaan juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan bahwa adanya kerugian negara terkait media center di KPU.

"Kita akan lihat dahulu apakah ada kerugian negara disana,kalao memang ada kita akan segera turunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi terkait media center,"tutupnya


(Yopi)