Hamzah : Bangunan Tak Ber-IMB Distarkim Yang Bertanggung Jawab!

SAKSIMATA.CO DEPOK : Komisi A DPRD Depok didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (sat pol pp) melakukan penyegelan terhadap sebuah bangunan di Jalan Margonda Raya tepatnya di sebelah Jalan STM Depok,Jawa Barat (05/11/2014).

Menurut Komisi A H. Nur Hasyim bahwa pihaknya akan terus melakukan kunjungan ke lapangan guna melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bangunan yang ada di Kota Depok khususnya di Margonda

"Kami dari Komisi A akan selalu memantau dan mengawasi khususnya masalah persoalan perizinan dalam hal ini IMB karena di sinyalir banyak bangunan disekitar Margonda yang tidak memiliki IMB,"ungkapnya disela-sela Penyegelan Bangunan di Jalan Margonda.

Nurhasim menambahkan bahwa Pemerintah Kota Depok dalam hal ini tidak tegas karena seharusnya bangunan yang disegel tidak boleh dilakukan aktifitas karena rencanannya bangunan ini akan di buat sebagai showroom mobil.

"Bangunan ini telah mendapatkan SP1-SP3 tetapi tetap melakukan kegiatan seharusnya ini di Stop dulu dan dia (pihak pengembang) harus mengurus izin IMB nya terlebih dahulu,karena SP diberikan oleh Distarkim itu Juni tahun 2013,seharusnya bangunan ini sudah dibongkar,"tegasnya

Sementara itu Wakil dari Komisi A Hamzah menegaskan bahwa di Kota Depok terdapat kurang lebih 600 lebih bangunan dan yang memiliki izin bangunan (IMB) hanya ada 210 yang memiliki IMB

"Ini artinya apa Kita Komisi A akan terus mendesak Distarkim dan Wasdal (pengawasan dan pengendalian) untuk melakukan penertiban disegel dan bila perlu di bongkar,"tegasnya

Hamzah menambahkan bahwa aturan main harus kita jalankan karena di perda nomer 13 tahun 2013 pasal 160 mengatakan bahwa ada sangsi Admistratif bahkan sampai dengan pembekuan izin dan pencabutan izin yang dikeluarkan oleh pemda.

"Dalam hal ini Distarkim harus bertanggung jawab karena di dalam Distarkim ada fungsi pengawasan dan pengendalian dimana dimana ke dua fungsi tersebut memiliki anggaran dan Distarkim memiliki kewenangan untuk mengendalikan pembangunan yang tidak ber izin dan tidak ber IMB,"paparnya

Sekretaris Satpol PP Depok Slamet AR mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas karena mendapatkan Istruksi dari Distarkim yang telah melayangkan surat untuk dilakukan penyegelan.


(Yopi)