WALIKOTA DEPOK MERAIH PENGHARGAAN SEBAGAI KOTA PEDULI HAM DI INDONESIA

 

 

 

DEPOK - SAKSIMATA. Depok kembali berprestasi, kali ini Kota Depok memperoleh penghargaan sebagai kota yang peduli haik asasi manusia (HAM). penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke 68 Tahun 2016, tepatnya tanggal 10 Desember 2106.

Acara pemberian penghargaan tersebut digelar di gedung Grahadi Surabaya, Kamis 8/12/2016, Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota yang peduli HAM. Penghargaan diberikan kepada 10 gubernur dan 228 walikota / bupati se Indonesia.

Kota Depok untuk kali pertama mendapat penghargaan sebagai kota yang peduli HAM. Penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Walikota Depok Mohammad Idris.

“Alhamdulillah Depok mendapat penghargaan sebagai kota peduli HAM. Setiap kota/kabupaten dan propinsi harus mendapat standar kepedulian HAM, bukan hanya kesehatan, namun dalam berbagai bidang, terkait jalan, sanitasi, air, kebersihan dan sebagainya.Depok mendapatkan penghargaan tersebut karena sudah memenuhi standar,” kata Idris.

Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain: 1) Hak hidup; 2) Hak mengembangkan diri; 3) Hak atas kesejahteraan; 4) Hak atas rasa aman; 5) Hak atas perempuan.

 Konsep kota/kabupaten Hak Asasi Manusia lahir dari kondisi ketidakadilan secara struktural yang semakin massif ditengah masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi secara positif dipandang sebagai langkah strategis untuk membumikan pemenuhan hak asasi. Namun demikian, dalam mewujudkan usaha tersebut keluwesan pemerintah daerah jelas harus didukung dengan kontribusi masyarakat sipil. Jika tidak, titel kota/kabupaten akan hanya menjadi label tanpa merefleksikan nilai HAM itu sendiri.

Secara umum, kota ramah HAM berusaha mempromosikan pelayanan publik yang prima, akuntable, dan transparan di setiap daerah—yang tidak kalah penting jugadengan memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warganya. Para Walikota dan Bupati yang selama ini menjadi sentral perubahan untuk perbaikan kondisi HAM di tingkat lokal jumlahnya semakin meningkat, selain itu juga semakin banyak warga yang peduli dan akttif berpartisipasi dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

 

 

Yopi